pengangguran terselubung

BAB I

PENDAHULUAN

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.[1]

BAB II

PEMBAHASAN

Pengertian Pengangguran Terselubung

Pengangguran tersembunyi adalah penganguran yang terjadi karena melebihi batas optimum terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja  sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini terutama terjadi pada sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor.

Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai. Dibanyak negara berkembang seringkali didapati jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan agar ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien.

Misalnya seorang petani yang menggarap sawah sebenarnya cukup dikerjakan oleh satu orang, tetapi karena anaknya tidak punya pekerjaan maka ia ikut menggarap sawah tersebut. Dalam hal ini anak petani tersebut termasuk pengangguran terselubung. Contoh lain sebuah perusahaan mempekerjakan 10 karyawan untuk menangani pemasaran, padahal hanya dengan mempekerjakan 7 orang saja tugas tersebut dapat tertangani dengan baik. Pada contoh ini berarti ada 3 karyawan yang dapat dikatakana sebagai pengangguran terselubung

Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) diartikan juga tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.[2]  Kondisi ini karena tidak adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat kemampuannya. Dampak ketidak cocokan akan berpengaruh pada produktifitas kerja dan penghasilan yang rendah. Misalnya seseorang yang lulus D-3 keperawatan bekerja sebagai sekretaris sebuah perusahaan. Dia tidak bisa menjalankan fungsi kesekretariatan dengan baik sehingga menghambat proses kerja yang ada.

Bentuk pengangguran tersembunyi terdapat bermacam-macam. Ada seorang pekerja yang sengaja meninggalkan tanggung jawab atau pekerjaannya untuk sementara waktu karena ingin beristirahat atau mengerjakan hal lainnya. Ada pula angkatan kerja yang terpaksa bekerja di luar pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya. Harapan mereka yang penting adalah mendapatkan penghasilan untuk membiayai kepentingan hidup diri dan keluarga.

Akibat pengangguran

Bagi perekonomian negara

1. Penurunan pendapatan perkapita.

2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.

3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Bagi masyarakat

1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.

2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak digunakan apabila tidak bekerja.

3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Kebijakan-kebijakan pengangguran ada berbagai cara mengatasi pengangguran, yaitu:

1. Peningkatan Mobilitas Tenaga kerja dan Moral

Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan pekerja ke kesempatan kerja yang melatih ulang keterampilannya sehingga dapat memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industry (padat

karya) ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Cara ini baik digunakan untuk mengatasi msalah pengangguran structural.

2. Pengelolaan Permintaan Masyarakat

Pemerintah dapat mengurangi pengangguran melalui manajemen yang mengarahkan permintaan-permintaan masyarakat ke barang atau jasa yang tersedia dalam jumlah yang melimpah.

3. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja

Untuk mengatasi pengangguran perlu adanya pemberian informasi yang cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja.

Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan sistem informasi yang memudahkan orang mencari pekerjaan yang cocok. Sistem seperti itu antara lain dapat berupa pengumuman lowongan kerja media massa. Bisa juga berupa pengenalan profil perusahaan di sekolah-sekolah kejuruan, kampus, dan balai latihan kerja.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi baik digunakan untuk mengatasi pengangguran friksional. Dalam situasi normal, pengangguran friksional tidak mengganggu karena sifatnya hanya sementara. Tingginya tingkat perpindahan kerja justru menggerakan perusahaan untuk meningkatkan diri (karir dan gaji) tanpa harus berpindah ke perusahaan lain.

Menurut Keynes, pengangguran yang disengaja terjadi bila orang lebih suka menganggur daripada harus bekerja dengan upah rendah. Di sejumlah Negara, pemerintah menyediakan tunjangan/santunan bagi para penganggur. Bila upah kerja rendah maka orang lebih suka menganggur dengan mendapatkan santunan penganggur. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini diperlukan adanya dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja.

Pengangguran tidak disengaja, sebaliknya, terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang berlaku tetapi tidak mendapatkan lowongan pekerjaan. Dalam jangka panjang masalah tersebut dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi.

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pengangguran terutama disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah tersebut amat relevan di Negara kita, mengingat sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu.

6. Wiraswasta

Selama orang masih tergantung pada upaya mencari kerja di perusahaan tertentu, pengangguran akan tetap menjadi masalah pelik. Masalah menjadi agak terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri atau berwiraswasta yang berhasil[3]

Dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, pemerintah terus berusaha untuk membuka sebesar-besarnya lapangan kerja baru.Usaha yang ditempuh untuk memperluas lapangan kerja dapat dilakukan di berbagai bidang.

Di bidang pertanian, antara lain membuka lahan-lahan pertanian yang baru dan meningkatkan irigasi yang teratur agar pertanian tidak tergantung pada musim.

Di bidang industri, dengan cara mempermudah syarat-syarat untuk membuka perusahaan industry atau pabrik baru.

Di bidang perdagangan, yaitu dikeluarkannya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, sehingga pengusaha dapat meningkatkan perdagangan dan membuka kesempatan kerja baru.

Di bidang jasa, dengan meningkatkan usaha jasa berbagai bentuk, yang nantinya akan dapat membuka lapangan kerja baru.

Di bidang lainnya, antara lain dengan meningkatkan usaha bidang konstruksi, komunikasi, pariwisata, dan sebagainya. 

Bisa kita lihat dari PNS yang terdapat dalam lingkungan sekolah. Untuk contoh yang lebih spesifik lagi kita amati pada guru BK atau guru bimbingan konseling. Kami melakukan pengamatan pada sebuah sekolah yang ada dibanjarmasin. Bahwa di sekolah tersebut memiliki tujuh guru BK, pada saat ada anak murid  yang mempunyai masalah, dan minta konsultasi dengan guru BK, mungkin hanya ada dua atau tiga orang yang menangani masalah anak itu. Guru BK yang lainnya berada di piket jaga, di tempat piket itu sendiri sudah ada orang yang menjaga selain guru BK

Dalam hal lain, pada saat memasuki waktu shalat, di sekolah itu para murid diwajibkan untuk ikut shalat berjamaah kecuali yang berhalangan, peran guru BK disini untuk menyisir setiap sudut sekolah untuk melihat dan mencari apakah ada murid yang bersembunyi untuk tidak ikut shalat, walaupun tidak pernah ditemukan murid ynag membolos untuk shalat. Dalam penyisiran ini hanya ada beberapa guru BK yang berkeliling sekolah,

Dari kedua contoh ini bisa kami tarik kesimpulan, bahwa dalam hal ini untuk mengefisienkan para pekerja guru BK yang kami jadikan contoh pada diskusi kali ini dapat dikurangi, dengan mempekerjakan empat atau sampai lima saja sudah efisien  

Selain itu pada saat jam wak

yang mana didalam sekolah ada banyak guru konseling. Padahal jika dikurangi tidak akan mengurangi keefisienan pekerjaan.

---

[1]http: \\Blogger.com\static\v1\widgets\3950009988-widget css bundle.css

[2]http: \\assetts\public\css\article_index.css

[3]http: \\assetts\public\css\article_index.css